Kamis, 25 Oktober 2012

Akar Permasalahan Konflik TNI-POLRI

Sejarah kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya tidak terlepas dari proses kelahiran negara Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat monumental dan bersejarah bagi bangsa Indonesia pasalnya pada saat itu bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Keadaan seperti itu membuat sistem pemerintahan dan semua aset yang sebelumnya dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah kolonial (Belanda dan Jepang) beralih  menjadi milik pemerintah Indonesia termasuk institusi militer dan kepolisian.
POLRI dan TNI dianggap sebagai sub sistem dari sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan fungsinya TNI berfungsi sebagai alat pemerintah dalam hal pertahanan negara, sedangkan POLRI merupakan alat pemerintah untuk menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan tegaknya sebuah negara, lembaga militer dan kepolisian dirasa sangat penting dan harus ada di setiap negara yang ada di dunia termasuk Indonesia.
Berbicara mengenai eksistensi serta peran TNI dan POLRI, kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya dituntut harus kordinatif dan sejalan sehingga berbagai gangguan baik berupa ancaman dari luar yang bersifat invasional maupun dari dalam negeri yang bersifat konvesional dapat diredam.
Pada berkembangannya, dengan dalih untuk memperkuat Angkatan Perang yang pada saat itu masih lemah dan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan terhadap keutuhan negara Indonesia, POLRI sebagai institusi negara Indonesia yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pernah di integrasikan ke dalam struktur TNI (ABRI pada waktu itu). Penyatuan POLRI ke dalam struktur ABRI didasarkan pada UU No 13 tahun 1961, dengan demikian status POLRI sejak diberlakukannya aturan tersebut menjadi antara sipil-militer. Selain itu, beban kerja yang diemban POLRI pun menjadi ambiguistik.
Pada tanggal 30 September 1965, meletus peristiwa berdarah/pemberontakan yang disinyalir dilakukan oleh PKI. Dalam insiden berdarah tersebut, melibatkan golongan elit militer sebagai pelaku sekaligus korban. Jika dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur Angkatan Perang yang terdiri dari TNI AD, AL, AU, dan POLRI pada saat itu belum terintegrasi secara utuh.
Bermuara dari peristiwa ini, kedudukan POLRI dalam struktur ABRI semakin diperkuat demi menghindari perpecahan antar angkatan. Sejalan dengan hal ini, menurut Soeharto Angkatan Perang merupakan pilar tegaknya sebuah negara, jika Angkatan Perang lemah maka negara pun akan hancur. Dalam usaha melaksanakan integrasi ABRI, dilaksanakan upaya-upaya dalam memperkokoh hubungan antar angkatan salah satunya melalui pendekatan doktrin.
Di bidang doktrin, pendekatan dilaksanakan dengan cara membentuk landasan hidup dan kerja ABRI yang menghasilkan Catur Darma dan Eka Karma (Cadek) sebagai semboyannya. Hal ini ditujukan agar terjalinnya integrasi yang kuat sehingga dapat menghindari perpecahan antar Angkatan. Sebenarnya masing-masing Angkatan Perang telah mempunyai doktrinnya sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan doktrin Angkatan. Angkatan Darat mempunyai doktrin Triubaya Cakti, Angkatan Laut dengan doktrin Ekacasana Jaya, doktrin Angkatan Udara bernama Swabhuwana Pakca, dan Angkatan Kepolisian dengan doktrin Tata Tentram Kerta Raharja. Akan tetapi berasalkan doktrin yang dimiliki masing-masing Angkatan kerapkali dijadikan persaingan untuk menonjolkan wawasannya dan menerapkannya kepada lingkungan Angkatan maupun masyarakat. Sebab itu, terkadang terjadinya persaingan tiap Angkatan bahkan tiap Angkatan membentuk Pasukan Khusus untuk menyaingi Angkatan yang lain.
Namun, fakta sejarah mengenai fungsi POLRI dalam struktur ABRI mengalami distorsi. Selama kurang lebih dari 37 tahun semenjak di berlakukannya UU No 13/1961 sampai kejatuhan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, kedudukan POLRI di bawah ABRI menjadi tersubordinat dan tidak mencerminkan tingkat profesionalisme. POLRI sebagai bawahan TNI dalam struktur ABRI sering mendapatkan tekanan-tekanan, terbukti dengan berbagai kasus kemanan yang terjadi di Indonesia apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah sosial-politik. Tidak sedikit penanganan masalah tersebut yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian tapi pada kenyataannya diselesaikan oleh pihak militer.
Pada segi anggaran, anggaran POLRI pun tidak menentu dan sulit untuk di deteksi karena telah dimasukan ke dalam anggaran militer. Lemahnya tingkat profesionalitas POLRI terbentuk karena berdasarkan anggaran yang didapat dan menyebabkan kurangnya kesejahteraan bagi aparat POLRI.
Peristiwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan titik awal bagi institusi POLRI untuk melakukan proses reformasi birokrasi sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Inpres No 2 tahun 1999 akan dilakukan pemisahan POLRI dari ABRI, dan penamaan ABRI diganti kembali menjadi TNI. Pemisahan POLRI dari TNI itu diperkuat dengan keluarnya TAP MPR No VI dan TAP MPR No VII tentang peran POLRI dan TNI. Terpisahnya POLRI dari struktur TNI mengandung konsekuensi pada penataan kembali (reposisi) kedua lembaga tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur secara tegas oleh konstitusi. Berlandaskan pada konstitusi sebagai landasan formil, kemudian kedua lembaga tersebut dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
Disatu sisi dampak yang timbul dari pemisahan struktur POLRI dari TNI telah mengembalikan tugas pokok dari kedua lembaga tersebut yang bertujuan terwujudnya tingkat profesionalitas antara POLRI dan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya serta menertibkan administrasi antara keduanya. Namun disisi lain, permasalahan yang muncul dari pemisahan tersebut ternyata menimbulkan implikasi yang tidak cukup baik. 
Sejak pemisahan hubungan antara TNI dengan POLRI, tercatat beberapa kejadian bentrokan-bentrokan antara kelompok TNI dengan kelompok POLRI di beberapa tempat di Indonesia. Diantaranya seperti:
1.   Konflik Batalyon 111 Kompi B TNI-AD melawan anggota Brimob di Aceh pada 25 November 2004.
2.   Konflik antara Kostrad melawan anggota Brimob di Sulawesi pada tahun 2012.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah mengubah kondisi politik yang ada, dalam upaya menegakan proses demokratisasi yaitu dengan membangun dan menegakan supermasi sipil. Militer harus tunduk kepada supermasi sipil karena dalam hal ini kewenangan berada pada tangan aparat penegak hukum termasuk kepolisian.
Beberapa faktor penyebab terjadinya ketegangan hubungan antara POLRI-TNI menurut analisa penulis. Pertama,  faktor struktur dan kepentingan TNI dan POLRI memicu konflik yang terjadi. Penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan dalam negeri ternyata memunculkan persoalan pada tataran peran dan kewenangan antara TNI dan POLRI.
Kedua, semenjak diberlakukannya UU no 13/1961 pada masa Orde Lama dan Orde Baru dimana posisi POLRI sebagai bagian dari unsur ABRI berada dalam komando Militer, keberadaan POLRI dalam komando militer membuat keadaan POLRI lemah dan selalu diawasi oleh tentara dalam setiap aktifitas maupun dalam menjalankan tugasnya. Peran POLRI selama kurang lebih 37 tahun mengalami keterbelakangan baik secara teknis maupun operasional dan sungkan untuk menegakan atau mengusut secara hukum berbagai kasus yang dilakukan oleh aparat militer karena POLRI berada dibawah komando ABRI. setelah reformasi bergulir pada tahun 1998 kini POLRI berada sejajar dengan TNI. Kemudian faktor inilah yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tegang. Posisi POLRI sekarang ini membuat POLRI tidak lagi sungkan untuk bertindak terhadap TNI dan terkadang lepas dari kendali sehingga posisi TNI pasca reformasi tidak lagi mempunyai kekuasaan secara lebih.
Ketiga, faktor golongan artinya setelah reformasi yang menempatkan POLRI pisah dari TNI. Secara pendidikan, doktrin yang digunakan kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan seperti yang terjadi sebelum diberlakukannya UU no 13/1961 dimana karena tidak adanya integrasi antara POLRI-TNI menyebabkan hubungan keduanya menjadi renggang akibat rasa kecintaannya terhadap kelompok atau kesatuan masing-masing serta tidak jarang perbedaan tersebut dijadikan alat persaingan untuk menunjukan kekuatan yang dimiliki kesatuannya masing-masing.
Keempat, tingkat kesejahteraan antar institusi POLRI-TNI yang berbeda dan pada akhirnya memicu bentrokan antar keduanya. Setelah pisah dari TNI, maka anggaran POLRI pun terpisah dengan militer. Anggaran tersebut ditujukan baik untuk meningkatkan SDM anggotanya maupun untuk fasilitas-fasilitas lainnya seperti mobil-mobil patroli. Selain itu, faktor lain yang memicu bentrokan antara TNI-POLRI adalah perebutan wilayah kekuasaan, yang dalam hal ini biasa disebut wilayah abu-abu yaitu tugas yang disatu sisi merupakan kewenangan POLRI, disisi lain TNI pun mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya.
Adapun menurut Effendy Choirie yang menyebabkan hubungan TNI-POLRI menjadi tidak baik disebabkan oleh semakin berkurangnya ancaman militer dan semakin banyaknya ancaman non-militer menciptakan ketidak percayaan militer terhadap peran kepolisian dalam menangani kasus keamanan sehingga membuat kaum militer ikut berperan dalam penangan ancaman-anacaman tersebut bahkan mendominasi disamping kepolisian dengan alasan untuk menyelamatkan negara. Selain itu, ketegangan tersebut semakin terbuka karena kondisi negara yang sedang mengalami masa transisi dari rezim militer ke pemerintahan demokratisasi.

1 komentar:

  1. ini sumber nya darimana yah kalo bole tau? tks

    BalasHapus